Roctakorpri

Visi dan Misi Kemhan/TNI

2010-08-27T09:19:00.007+07:00

VISI

Terwujudnya Pertahanan Negara yang Tangguh

MISI

Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah NKRI serta Keselamatan Bangsa.

GRAND STRATEGY

Memberdayakan Wilayah dalam Menghadapi Ancaman
Menerapkan Manajemen Pertahanan yang Terintegrasi
Meningkatkan Kualitas Personel Kemhan/TNI
Mewujudkan Teknologi Pertahanan yang Mutakhir
Memantapkan Kemanunggalan TNI-Rakyat dalam Bela Negara

Upacara 17 Agustus di Merdeka Barat

2010-08-18T13:39:00.000+07:00

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdya TNI Erris Heryanto S.IP, MA, memimpin upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI Ke-65, Selasa (17/8), di Kantor Kemhan, Jakarta. Upacara ini diikuti oleh segenap personel Kemhan terdiri dari Eselon I, II, dan III, serta seluruh PNS Kemhan.
Sekjen Kemhan menjelaskan, bahwa sebagai institusi bidang pertahanan negara, setiap personel Kemhan harus mampu menghayati dan meneladani semangat perjuangan serta pengorbanan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan dan kedaulatan NKRI. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ini bukan sekedar mengikuti rutinitas seremonial semata, tetapi juga menghayati dan memetik hikmah dari Peringatan Hari Kemerdekaan RI ini. Disamping itu, personel Kemhan juga diharapkan dapat menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk merubah sikap dan perilaku serta manajemen kerja dengan efektivitas dan efisiensi kerja di lingkungan Kemhan.
Dikatakannya, selama kurang lebih 65 Tahun merdeka banyak hal-hal yang sudah dicapai dalam pembangunan di bidang pertahanan. Namun perkembangan dinamika lingkungan strategis di kawasan yang begitu cepat menyebabkan posisi kekuatan pertahanan Indonesia perlu dikembangkan agar sejajar dengan negara lain. Upaya konsepsional dengan merumuskan Minimum Essensial Forces (MEF) merupakan langkah strategis untuk menentukan postur pertahanan ke depan dengan rencana peningkatan anggaran pertahanan secara gradual seiring dengan pertumbuhan perekonomian nasional yang semakin meningkat.
Bersamaan dengan kegiatan upacara bendera hari ini, dilaksanakan pula penyematan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun bagi PNS Kemhan. Penghargaan ini diberikan atas jasa dan kesetiaannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil. Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun secara simbolis diberikan kepada Penata III/c Sudaryono, 20 tahun kepada Penata III/c Idri Mulyanto S,IP, dan 10 tahun kepada Penata Muda III/a Zaenal Abidin SE, MM.

Reformasi Birokrasi menuntut Peningkatan Kinerja PNS

2010-01-29T13:26:00.001+07:00

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, Kamis (28/1), memberikan arahan kepada anggota Korpri Kementerian Pertahanan. Hadir pada pengarahan Menhan kepada anggota Korpri Kementerian Pertahanan, yang terdiri dari PNS yang berdinas di Kementerian Pertahanan, UPN Veteran, Mabes TNI dan Mabes Angkatan. Menhan menyampaikan bahwa pada tahun 2010 ini Kementerian Pertahanan merupakan salah satu dari sembilan instansi Pemerintah Pusat yang harus melakukan reformasi birokrasi. Menurutnya terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam rangka reformasi birokrasi yaitu dengan adanya indikator kinerja. Dan diharapkan kinerja staf Kementerian Pertahanan dapat meningkat seiring diberikannya tunjangan kinerja.

Dijelaskan Menhan bahwa dalam melakukan reformasi birokrasi, akan dilakukan pula reorganisasi Kementerian Pertahanan yang nantinya ada satu Pejabat Eselon II yang khusus menangani PNS. Hal ini dapat diartikan adanya perhatian dari Pemerintah bahwa dibutuhkan khusus satu pejabat yang menangani 60 ribu orang PNS Kementerian Pertahanan yang berdinas di Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan.

Menhan melanjutkan, pertemuan antara anggota Korpri Kemhan dan Menhan ini digunakan untuk saling bertukar pikiran demi kemajuan instansi, karena suksesnya seorang pimpinan merupakan hasil kerja keras para anggotanya. Selama ini Menhan berusaha mendapatkan masukan-masukan dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan, dari level bawah. Karena setiap kebijakan dari pimpinan baik itu Eselon I atau II merupakan hasil pemikiran dan kinerja dari eselon yang ada dibawahnya.

Menhan juga mendukung disusunnya “grand design” PNS Pertahanan yaitu menyusun konsep pembangunan SDM PNS Pertahanan. Dan Menhan menyarankan untuk melakukan pertemuan informal yang juga akan dihadirinya untuk menyusun hal tersebut.

Menanggapi mengenai laporan kegiatan Korpri Kemhan dari Ketua Unit Nasional Korpri Kementerian Pertahanan, Drg. S W Pujiastuti, MM, Menhan Purnomo meminta untuk tetap meneruskan kegiatan-kegiatan yang selama ini diadakan terutama dalam kegiatan-kegiatan sosial. Karena kegiatan sosial tidak akan cukup hanya dilakukan oleh instansi pemerintahan yang berkepentingan saja. Karena itu, uluran tangan dari seluruh anggota sangat diharapkan dapat membantu.

Dalam laporannya Ketua Unit Nasional Korpri Kemhan menjelaskan bahwa temu muka Menhan dengan anggota Korpri ini dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi PNS. Hal ini bertujuan agar tercapai kinerja yang optimal guna mendukung tercapainya pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertahanan. Temu muka ini dihadiri 312 orang anggota Korpri Kemhan, dan Pejabat Eselon I dan II Kemhan.

Upacara HUT Korpri ke-38 di Badiklat Kemhan

2009-11-30T13:11:00.002+07:00

Senin, 30 November 2009 Badiklat Dephan melaksanakan upacara HUT ke-38 KORPRI tahun 2009 di Jln. Salemba Raya No. 14 Jakarta Pusat. Selaku Inspektur upacara adalah Pembina Tk.I. IV/b Drs. Sutrimo, MM, M.Si (Kabid Opsdiklat Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Dephan) dan diikuti beberapa pejabat eselon III, Widyaiswara Madya, eselon IV/Setingkat, anggota Set Badiklat dan Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Dephan. Upacara berlangsung khidmat dan lancar.

Amanat Presiden RI yang dibacakan Irup menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap keluarga besar KORPRI di mana saja berada, yang telah dan akan terus melaksanakan tugas serta pengabdian kepada bangsa dan negara, dengan penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi. Kita semua berharap, semoga segenap anggota KORPRI dapat meningkatkan tugas dan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara dengan lebih baik.

Sejak didirikannya tanggal 29 November 1971, KORPRI telah menunjukan peran dan tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai organisasi yang mewadahi para Pegawai Negeri Sipil, KORPRI telah memberikan peran yang sangat besar dalam mengayomi dan mengarahkan para anggotanya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, melayani kepentingan masyarakat dalam berbagai bidang dan menjalankan program pemerintah secara berkesinambungan.

Presiden RI SBY, selaku penasehat Nasional KORPRI menyampaikan pesan dan ajakan kepada para anggota KORPRI dimana saja bertugas dan berada :

Pertama : Kita wujudkan reformasi birokrasi melalui aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Kedua : Tingkatkan kapasitas pengetahuan dalam menunaikan tugas yang dibebankan dalam berbagai tantangan pembangunan yang makin kompleks di masa depan, menuntut SDM yang tangguh dan berkualitas.

Ketiga : memberikan pelayanan publik yang makin murah, cepat dan baik, lanjutkan semua upaya pemberantasan korupsi, hormati pranata hukum dan demokrasi di tanah air,

Keempat : lanjutkan kerja keras dan kerja cerdas dalam pengabdian sebagai abdi negara dan abdi pemerintah. Pedomani sumpah jabatan dan Panca Prasetya Korpri.

Tahun ini tema peringatan HUT ke-38 KORPRI, yaitu ”KORPRI Mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik” dengan semangat untuk mewujudkan postur aparatur pemerintahan yang baik dan bersih.

”Dirgahayu Korps Pegawai Republik Indonesia Ke-38”

Hadiah Sekjen Dephan untuk Pemenang Lomba Blog HUT KORPRI

2008-11-25T12:46:00.002+07:00

Pada hari Senin 24 Nopember 2008 di Ruang Kelas Komputer Pusdatin Dephan, Pondok Labu Jakarta Selatan telah dilaksanakan Lomba Design Blog dalam rangka memperingati HUT Korpri ke-37, yang diikuti oleh 25 orang personil (PNS dan TNI) mewakili semua Satker/Subsatker jajaran Departemen Pertahanan. Lomba blog yang diprakarsai oleh Korpri Unit Nasional Dephan ini ternyata mendapat sambutan yang sangat positip dari Sekjen Dephan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin MBA selaku Pembina, karena kegiatan ini dinilai relevan dengan upaya peningkatan kinerja organisasi yang sedang dilaksanakan di Dephan saat ini, khususnya dalam pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi. Untuk meningkatkan motivasi personel dalam mengembangkan kemampuan mereka di bidang Teknologi Informasi Sekjen Dephan berkenan secara khusus menyumbangkan hadiah-hadiah bagi para pemenang Lomba Blog HUT Korpri ke-37 ini. Hadiah dari Sekjen, yang terdiri dari 3 (tiga) set Personal Computer untuk Juara I,II dan III serta 1 (satu) unit Printer untuk Juara IV, memang cukup mengejutkan baik bagi para peserta lomba maupun personel lainnya, selain karena nilai materinya yang cukup tinggi namun juga karena menunjukkan betapa besarnya perhatian pimpinan terhadap lomba ini. Setidaknya perhatian Sekjen tersebut telah membuat Tim Juri, yang terdiri dari Kabadiklat Dephan, Kapusdatin Dephan dan Kabag Inbin PNS Ropeg Setjen Dephan, menjadi lebih bersungguh-sungguh dan berhati-hati dalam menentukan para pemenang lomba. Setelah melalui Babak Penyisihan dan Babak Final akhirnya Dewan Juri memutuskan para pemenang Lomba Blog Korpri UN Dephan RI dalam rangka HUT Korpri ke-37 adalah sebagai berikut:

Juara I : Pengatur Tk I II/D Gunawan, dari Pusdiklat Manajemen Pertahanan Badiklat Dephan

Juara II : Penata Muda Tk I III/B Helmy Puri Zulkifli, ST dari Biro Umum Setjen Dephan

Juara III : Pengatur II/C Retno Damayanti, dari Pusdiklat Bahasa Badiklat Dephan

Juara IV : Pembina IV/A Drs R Okta Kurniawan, MM dari Sekretariat Badiklat Dephan

Dalam sambutannya pada saat menutup acara ini Ketua Korpri Unit Nasional Dephan Drg. S.W. Pujiastuti, MM mengucapkan selamat kepada para pemenang dan menyampaikan penghargaan atas partisipasi semua peserta lomba serta berharap kiranya kegiatan yang sangat bermanfaat ini dapat dilaksanakan kembali di waktu yang akan datang. Pada saat itu juga hadiah bagi para pemenang lomba disampaikan oleh Ketua Korpri Unit Nasional Dephan dan para Juri, selanjutnya kepada semua peserta lomba diberikan Piagam Penghargaan atas partisipasinya dalam lomba. (AHB)

Amanat Kabadiklat Dephan pada Apel bersama

2008-11-24T13:21:00.004+07:00

Terlebih dahulu mari kita ucapkan “Selamat Hari Ulang Tahun ke-37 Korpri”, semoga organisasi resmi Pegawai Negri Sipil kita ini semakin berkualitas serta mampu mewujudkan cita-cita atau tujuan organisasi mereka seperti yang ditetapkan dalam AD/ART-nya! Begitu banyak tantangan yang dihadapi PNS kita di masa mendatang dalam rangka mengawal dan menyukseskan tugas-tugas birokrasi kepemerintahan secara profesional sesuai tuntutan jaman.
Diantara sekian banyak tantangan yang dihadapi Korps PNS kita, setidaknya ada dua tantangan yang sangat fundamental karena menuntut adanya perubahan kultur, yaitu yang pertama adalah tantangan gerakan reformasi untuk segera mewujudkan Good Governance, sedangkan yang kedua adalah tantangan perkembangan teknologi yang menuntut adanya modernisasi organisasi birokrasi. Nampaknya Korpri Unit Nasional Dephan RI sangat menyadari akan hal ini, kegiatan yang dipilih dalam rangka menyambut HUT ke-37 sangat relevan dengan kedua tantangan tersebut di atas. Korpri Dephan RI akan menyelenggarakan seminar yang mengambil tema umum seputar “Optimalisasi Kinerja PNS”, yang pasti sangat relevan dengan masalah Good Governance, dan secara “mengejutkan” mengadakan Lomba Blogging bagi anggota PNS Dephan, yang terasa sangat relevan dengan tantangan modernisasi.
Seminar memang mungkin sangat biasa diadakan dalam menyambut hari ulang tahun organisasi, namun lomba blogging sepertinya sesuatu yang baru, berani dan di luar dugaan kita semua termasuk para bloggers sendiri. Semoga saja kejutan ini merupakan pertanda baik bagi masa depan PNS dengan organisasi Korpri-nya. Mari kita coba untuk memantau dan mencermatinya.
Dirgahayu Korpri!

Penyerahan Penghargaan

2008-11-19T16:17:00.006+07:00

Setiap Pegawai Negeri yang telah mengabdi secara tulus kepada negara dalam waktu tertentu akan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah, termasuk PNS di lingkungan Dephan. Pada upacara bendera tanggal 17 Agustus 2008, Setjen Dephan menyerahkan penghargaan "Satyalencana Karya Satya X tahun, XX tahun dan XXX tahun" kepada tiga perwakilan.

Selamat dan Semoga tambah sukses

Korpri : ST12

2008-11-17T17:36:00.002+07:00

ST 12 bukanlah sebuah grup musik yang sedang digandrungi kaum muda, tapi ST 12 ini membuat hati senang dan sedih. ST 12 dilahirkan di Jakarta tanggal 2 Juni 2008 oleh Sekretaris Jenderal Dephan. ST 12 adalah Surat Telegram nomor 12/2008. Isinya tentang Tertib Administrasi Pembinaan Personel di lingkungan Dephan. ST 12 ini terbit berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/07/M/IV/2008 tanggal 28 April 2008 yang menindaklanjuti Keputusan Presiden RI Nomor 165 tahun 2000, Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2002, Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2002, dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2003.
Bunyi ST 12 sebagai berikut : “… Mengadakan rotasi jabatan struktural eselon IV yang dijabat oleh PNS berpangkat Pembina Gol. IV/a untuk diarahkan ke dalam jabatan eselon III/Jabfung …, dengan pertimbangan bahwa jabatan struktural eselon IV hanya diduduki oleh PNS dengan jenjang pangkat Penata Gol. III/c s.d. Penata Tk. I Gol. III/d … “.
Personel Dephan.
Dephan sebagai departemen yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan pertahanan, diawaki oleh personel militer maupun PNS dengan berbagai spesialisasi dan kualifikasi. Komposisi personel Dephan pada bulan Juni tahun 2007 sebagai berikut : Eselon-I sebanyak 14 orang, Eselon-II sebanyak 49 orang, Eselon-III sebanyak 155 orang dan Eselon-IV sebanyak 373 orang. Standar kompetensi personel yang menduduki jabatan struktural sedang dilakukan revisi, karena adanya perubahan struktur organisasi Dephan. Standar kompetensi jabatan yang ada belum menjelaskan pengembangan kualitas personel di masing-masing unit organisasi.
Sesuai UU No. 34 Tahun 2004 Dephan sebagai Instansi Pemeritah dalam pengisian jabatannya dapat diawaki oleh personel TNI karena personel militer relatif memiliki pangetahuan dan pengalaman bidang pertahanan, maka bila ditinjau dari pengawakan militer dan sipil memiliki komposisi perbandingan prosentase personel Militer dengan PNS pada tiap-tiap eselon sebagai berikut :
1) Militer : PNS untuk Eselon I = 64,3 % : 35,7 %
2) Militer : PNS untuk Eselon II = 92 % : 8,12 %
3) Militer : PNS untuk Eselon III = 87,7 % : 10,3 %
4) Militer : PNS untuk Eselon IV = 51,21 % : 38,87 %
Berdasarkan laporan Biro Kepegawaian Dephan sesuai tabel 3 menunjukan bahwa, jumlah personel TNI pria dan wanita dari segala pangkat sebanyak 1083 orang dan Jumlah personel PNS pria dan wanita dari segala pangkat sebanyak 4339 orang, Personel PNS tersebut termasuk personel sebanyak 1299 orang yang bertugas di UPN. Dilihat dari jumlah personel secara keseluruhan, prosentase personel TNI yang bekerja di Dephan sebangak 19,97 % sedangkan personel PNS sebanyak 80, 03 %. Tetapi apabila dilihat dari prosentase pejabat struktural, prosentase pejabat TNI masih lebih besar dibanding pejabat dari PNS.
Personel PNS Dephan ditinjau dari sisi pendidikan, maka berdasarkan data yang ada menunjukan bahwa yang berpendidikan S-3 sebanyak 4 orang, S-2 sebanyak 64 orang, S-1 sebanyak 444 orang, D-III sebanyak 133 orang, SMA sebanyak 2189 orang, dan SMP sebanyak 158 orang. Personel PNS Dephan yang sudah mengikuti Diklatpim TK-II sebanyak 4 orang, Diklatpim TK-III sebanyak 136 orang dan Diklatpim TK-IV sebanyak 527 orang.
Badiklat Dephan
Organisasi Dephan berdasarkan Permen/01/M/VIII/2005 saat ini sedang dikaji ulang. Dan kemungkinan akan ada revisi Organisasi Dephan. Perubahan Organisasi Dephan akan mengakibatkan perubahan Daftar Susunan Personil. Hal ini membutuhkan perhitungan yang cermat dan pertimbangan yang matang untuk menjalankan ST 12 dihadapkan kepada Organisasi Dephan (baru).
Badiklat Dephan, sebagai Satuan Kerja yang menangani pendidikan dan pelatihan di lingkungan Dephan serta sebagai instansi Pembina Widyaiswara di lingkungan Dephan, telah menyiapkan diri untuk memfalisitasi personel yang berkeinginan menjadi widyaiswara. Kondisi saat ini, Badiklat Dephan memiliki 14 Widyaiswara (akreditasi LAN) dan masih membutuhkan banyak widyaiswara (akreditasi LAN) mengingat beban diklat (53 diklat yang diselenggarakan di Badiklat), meskipun ada jabatan Staf fungsional yang dijabat oleh personel TNI dan yang telah membantu dalam pembelajaran.
Untuk mendapatkan jabatan fungsional Widyaiswara diharuskan mengikuti Diklat dan Seleksi Calon Widyaiswara yang dilaksanakan oleh LAN (Lembaga Administrasi Negara). Diklat ini dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan.
Nah, bagi PNS yang berkeinginan mengikuti diklat tersebut, diharap segera menyiapkan diri baik secara administrasi maupun mental.
Namun ada beberapa pertanyaan untuk menindaklanjuti ST12 yaitu :
Berapa banyak pejabat eselon yang terkena rotasi dari jabatan struktural ke jabatan fungsional ?
Berapa banyak personel Dephan yang berkeinginan menjadi widyaiswara ?
Akankah Badiklat menyelenggarakan Diklat ini bekerjasama dengan LAN jika calonnya banyak ?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tergantung dari berapa kecepatan satker-satker di lingkungan Dephan menanggapi ST 12 tersebut. (roctak)

TNI & PNS Dephan Netral

2008-11-17T17:33:00.003+07:00

Sekjen Dephan: TNI dan PNS Dephan Tetap Menjaga Netralitas
Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (Sekjen Dephan) Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2009 yang kegiatan kampanye dimulai pada awal bulan Juli 2008, maka diharapkan seluruh personel Dephan baik TNI maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis.Intinya personel TNI dan PNS tidak melibatkan diri dalam berbagai rangkaian kegiatan Pemilu dan Pilkada, kecuali pada pelaksanaan pemilihan, PNS hanya memilih.
Pelanggaran sekecil apapun yang dilakukan oleh oknum TNI maupun PNS, akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat dan bangsa. Sangsi yang tegas akan dijatuhkan kepada para pelanggar ketentuan yang telah ditetapkan.
Dalam hitungan waktu memang pelaksanaan pemilu relatif masih lama, namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa suhu politik saat ini cenderung meningkat.
Sekjen mengharapkan kepada seluruh personel Dephan baik TNI maupun PNS untuk mempedomani serta melaksanakan ketentuan dan kebijakan yang telah digariskan.

Sumber : dmcindonesia.web.id

Korpri Dephan: Peningkatan Profesionalisme

2008-11-17T17:13:00.006+07:00

Berhasilnya sebuah organisasi ditentukan oleh pengawakan yang tepat. Oleh karena itu, sebuah organisasi memerlukan orang-orang yang melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Kebutuhan terhadap personnel yang profesional (memiliki kopetensi memadai) adalah suatu keharusan dalam menjawab tantangan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebuah organisasi, khususnya Departemen Pertahanan (Dephan) saat ini dan di masa depan terus semakin kompleks. Dalam mencapai tujuan yang diharapkan Departemen Pertahanan yang diawaki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya bersifat kemitraan, harus diberi peluang yang sama, adil, dan sesuai peraturan yang berlaku sehingga organisasi dapat berjalan secara seimbang, selaras, dan serasi. Pembinaan personnel harus dilakukan secara sungguh-sungguh dengan menerapkan seluruh peraturan yang berlaku secara konsekuen dan konsisten.

Secara teoritis, organisasi memerlukan keahlian dan kemampuan personnel yang terus menerus meningkat, apabila organisasi tersebut khususnya Dephan menginginkan optimalisasi kinerja sesuai perkembangan lingkungan yang terus berkembang. Dengan demikian harapan, akan terciptanya personel Dephan yang profesional mendasarkan seluruh kemampuannya dan pelaksanaan tugasnya berlandaskan pengetahuan yang dimilikinya akan terwujud.

Mengingat banyaknya PNS Golongan III di Dephan yang belum mendapat jabatan, adalah sangat menyedihkan. Ini terjadi akibat kebijaksanaan perampingan organisasi dan peningkatan efisiensi dimana jumlah jabatan struktural cenderung berkurang dan justru jabatan fungsional yang membesar. Untuk menjadi pejabat struktural harus mempunyai kemampuan di bidang kepemimpinan dan manajerial dan diharapkan dapat didukung oleh kemampuan teknis substantif sehingga pejabat tersebut benar-benar profesional serta dapat mendukung tercapainya tujuan dari kepemerintahan yang baik (Good Governance). Dan begitu juga untuk menjadi pejabat fungsional.

Pegawai Negeri yang diharapkan dalam « Good Governance » tersebut antara lain bercirikan profesional, kompeten, dan akuntable yang dapat mendukung kondisi pemerintahan yang transparan, yang mendorong terciptanya partisipasi dan pemberdayaan. Jadi permasalahan yang dihadapi personel Dephan khususnya PNS adalah tuntutan profesionalisme dengan pemberlakuan peraturan perundangan yang saat ini diberlakukan di tingkat nasional, sangatlah berat karena faktanya telah terjadi belenggu sistematis dalam pembinaan PNS Dephan yang diterapkan di masa lalu. Ini terjadi disebabkan PNS Dephan pada masa lalu, tidak diberi peran sebagaimana layaknya mitra kerja dalam suatu sistem yang sesungguhnya dijalankan secara bersama-sama.

Menurut Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang berbunyi : « … Sebagai bagian dari Pembinaan Pegawai Negeri, pembinaan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan berdasarkan pada perpaduan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. … ». Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi PNS yang berprestasi tinggi untuk meningkatkan kemampuannya secara profesional dan berkompetisi secara sehat. Dengan demikian pengangkatan jabatan harus didasarkan atas penilaian objektif terhadap prestasi dan kompetensi PNS.

Dan mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 1994 menyatakan bahwa Pola Karier PNS adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan jalur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan baik struktural maupun fungsional serta masa jabatan insan PNS, sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun. Pemberian kesempatan duduk dalam jabatan dan peluang mengikuti pendidikan kejenjangan, fungsional, keterampilan, dan pendidikan formal seharusnya PNS memperoleh peluang yang sama dengan personnel TNI, sehingga tercipta suatu kompetisi yang sehat dengan harapan munculnya kompetensi kemampuan personnel dapat diakselerasi. PNS yang profesional harus memenuhi standar kompetensi jabatan yaitu kemampuan profisiensi, mengetahui uraian tugasnya, memiliki persyaratan jabatan antara lain : pendidikan, pelatihan dan pengalaman, dan standar prestasi kerja. Hal ini sangat diperlukan kesiapan pribadi dalam rangka meningkatkan kinerja PNS.

Meningkatnya persyaratan kualitatif bagi PNS untuk menduduki jabatan struktural, sejalan dengan kebijakan pemerintah, untuk meningkatkan kinerja birokrasi sebagai pelayan publik. Setiap insan PNS dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan, keahlian dan ketrampilan sesuai dengan derap perkembangan zaman. Dalam konteks ini profesionalisme dan kemampuan individu yang diimbangi dengan kemahiran manajemen modern tampil sebagai indikator pengukur. Secara nyata pendidikan formal PNS Dephan rata-rata relatif rendah (Jumlah S3 dan S2 nya sangat minim secara kwantitas maupun kwalitas, sedangkan S1 cukup secara kwantitas). Untuk menjawab tuntutan profesionalisme yang dibutuhkan Dephan saat ini, PNS Dephan harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan pengetahuannya dan menggunakan segenap pengetahuannya dalam upaya menyelesaikan tugas atau masalah. Dalam mengembangkan kemampuannya, PNS harus menjadi individu yang « belajar » (learning individual) dan mampu membuat unit organisasinya menjadi organisasi yang belajar (learning organization). Profesionalisme dapat dicapai dengan meningkatkan kemampuan ke arah profesional (Profesional adalah sebuah tahapan setelah melewati masa amatiran) melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman lapangan atau membaca buku.

PNS harus profesional dalam melaksanakan tugasnya dan didukung oleh kemampuan tinggi (pengetahuan, keterampilan dan sikap) dalam melaksanakan tugas tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan partai sehingga dalam melaksanakan tugas harus ahli di bidangnya, memahami konsep sistem dan prosedur, mengetahui kegunaan peralatan dan kelengkapan media pendukung pekerjaan. Tanpa memiliki keahlian yang kuat, seseorang tidak dapat melakukan analisis dan evaluasi serta mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan tugas atau masalah. Tingkat profesionalisme PNS harus kompetitif yaitu bertaraf dunia/global. Selain memiliki kemampuan profesional, diharapkan PNS Dephan memiliki karakter integritas. Dalam hal ini, seorang profesional tidak akan goyah oleh iming-iming. Segala tugas dikerjakan dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya tanpa memandang besar kecilnya persoalan atau nilai proyek dan harus demokratis (tidak otoriter) dalam kehidupan sehari-hari.

PNS juga harus akuntable yaitu dapat dipertanggungjawabkan tindakan dan karyanya baik secara hukum maupun secara moral. Dalam hal tersebut, segala tugas dilakukan dengan seksama, segenap kemampuan dan pikiran didedikasikan agar rencana dan proses berjalan baik, tepat waktu, sesuai spesifikasi dan tidak terbengkalai. Seorang profesional siap dan terbuka menerima segala « complain » atas ketidaksempurnaan produk dengan tidak mencari « kambing hitam ». Bagi seorang profesional, semua tugas harus dilaksanakan dengan senang dan harus terbuka (transparan) bagi masyarakat, sejalan dengan era keterbukaan. Dalam hubungannya dengan lingkungan kerja, seseorang profesional dituntut mempunyai kemampuan komunikasi lisan dan tulisan secara baik, serta ditunjang dengan penggunaan media-media komunikasi sehingga akseptable bagi bawahan, teman sejawat dan atasan.

Apabila terpenuhi semua persyaratan tersebut di atas maka PNS Dephan akan mempunyai kwalitas yang tinggi dan dapat mengimbangi dinamika perkembangan masyarakat atau organisasi. Akibatnya jabatan yang diinginkan akan diberikan guna pengembangan karier yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi di bidangnya.

Sambutan Presiden RI pada HUT Korpri ke-35

2008-11-15T16:51:00.002+07:00

SAMBUTAN TERTULIS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

PENASIHAT NASIONAL KORPRI PADA HARI ULANG TAHUN KORPRI KE-35

TANGGAL 29 NOVEMBER 2006

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara-saudara anggota KORPRI di mana saja berada,

Hari ini kita bersyukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) genap berusia 35 tahun. Saya ingin menggunakan kesempatan yang membahagiakan ini, untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada segenap anggota KORPRI mana saja berada. Semoga dalam usia yang ke tiga puluh lima tahun ini, KORPRI akan berkembang menjadi organisasi ya makin solid dan profesional. Dengan organisasi yang solid dan profesional, para anggota KORPRI akan mampu meningkatkan tugas dan pengabdiannya secara lebih baik lagi.

Saudara-saudara anggota KORPRI yang berbahagia,

Bagi sebuah organisasi, perjalanan waktu selama tiga puluh lima tahun, bukanlah perjalanan yang singkat. Sejak didirikan pada tanggal 29 November 1971 hingga sekarang ini, KORPRI telah menunjukkan dharma bakti dan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Berbagai peristiwa dan perubahan sosial politik, dengan suka dan dukanya, telah mewarnai perjalanan organisasi ini, yang tetap kukuh hingga sekarang ini. Berbagai peristiwa dan perubahan sosial politik, patut menjadi bahan renungan, pelajaran, dan inspirasi untuk jalannya roda organisasi, di masa yang akan datang.

Anggota KORPRI sebagai aparatur pemerintah, seyogianya dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Anggota KORPRI harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hapuskan kesan, bahwa aparatur negara sering lamban dalam memberikan pelayanan publik. Kesan ini, memberikan citra yang tidak menguntungkan bagi birokrasi pemerintahan. Marilah kita perbaiki prosedur pelayanan yang lamban. Marilah kita perbaiki kinerja Pegawai Negeri dalam setiap lingkup organisasi pemerintahan. Dengan cara itu, kita dapat meningkatkan kemampuan aparatur agar lebih sigap dalam melayani kepentingan masyarakat.

Dalam dimensi pelayanan sipil, baik yang berhubungan dengan kepentingan langsung orang per orang, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Ijin Mengemudi, tidak boleh ditunda-tunda. Demikian pula dalam layanan publik bagi kepentingan seluruh warga bangsa, seperti pelayanan rumah sakit, lembaga pendidikan, dan transport umum, harus mampu memberikan pelayanan terbaik sesui dengan kebutuhan masyarakat.

Saudara-saudara anggota KORPRI di mana saja berada,

Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak seluruh jajaran kepengurusan KORPRI, untuk senantiasa menjaga keutuhan organisasi ini. Mengembangkan profesionalisme d memperkuat netralitas anggotanya. Setiap pegawai negeri, baik perorangan maupun komunitas dalam organisasi KORPRI, hari bersifat netral dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Pegawai Negeri, tidak boleh memiliki afiliasi politik terbuka terhadap partai politik tertentu. Pegawai Negeri pun, tidak boleh diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarak; Sebaliknya, Pegawai Negeri harus rnemiliki keberpihakan, terhadap nasib dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan serta kepedulian bagi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kita bersama-sama harus menjaga netralitas organisasi KORPRI, agar tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan politik dari kekuatan politik tertentu. Anggaran Dasar KORPRI yang telah disempurnakan dan telah saya tetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 pada tanggal 8 Juni 2005 yang lalu, dapat dijadikan haluan untuk mengarahkan organisasi KORPRI sebagai organisasi yang profesional dan netral.

Di tengah-tengah demokrasi yang terus bergulir di tanah air, pada saat ini di berbagai tempat telah dan akan berlangsung proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Saya mencermati, bahwa pada sejumlah daerah, terdapat aparatur pemerintahan daerah yang mengalami kegamangan posisi ketika terjadi pergantian Kepala Daerah. Kegamangan itu, sesungguhnya tidak perlu terjadi, jika kita menempatkan diri dalam posisi netral pada setiap pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, saya minta agar seluruh anggota KORPRI dapat menempatkan diri secara profesional di tengah berlangsungnya proses demokrasi di daerah. Agar Saudara-saudara tidak terlibat dalam konflik politik yang tengah berlangsung, maka loyalitas Saudara-sauda kepada bangsa dan negara harus didahulukan.

Sebagai wadah berhimpun para penyelenggara pemerintahan, KORPRI harus senantiasa peka terhadap setiap perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Termasuk kepekaan terhadap setiap kritik yang ditujukan kepac perilaku dan kinerja birokrasi pemerintah. Setiap kritik dan saran dari masyarakat, merupakan masukan positif bagi perbaikan kinerja pemerintahan. Saudara-saudara tidak boleh alergi terhadap kritik. Jika ada kritik dan saran dari masyaraka Saudara-saudara para Anggota KORPRI harus memberikan penjelasan secara tepat kepada masyarakat. Berikanlah informasi yang benar dan akurat, agar masyarakat mengetahui apa yan sesungguhnya terjadi. Jika terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti, maka segeralah melakukan tindakan nyata agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara tepat waktu. Jangan sekali-kali menutup diri untuk mendengar dan menerima kritikan dari masyarakat. Jangan pula menutup diri untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

Saudara-saudara Anggota KORPRI yang berbahagia,

Dinamika kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan sekarang ini, menuntut setiap aparatur pemerintahan, untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya itu, adalah dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi, pada tataran struktural, kita lakukan melalui penataan kembali organisasi pemerintahan agar lebih tanggap terhadap tuntutan kepentingan masyarakat. Sementara reformasi birokrasi pada tataran kultural, kita lakukan melalui pengembangan profesionalitas dan penguatan etos kerja aparatur pemerintahan. Reformasi birokrasi yang kita jalankan, merupakan langkah terencana yang dilakukan Pemerintah, untuk membangun dan mengembangkan kinerja birokrasi pemerintahan kita.

Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) Praktik-praktik KKN harus dikikis habis. Kepada seluruh jajar pemerintahan, saya minta agar memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika ditemukan praktik KKN. Tingkatkan efektivitas pengawasan aparatur negara baik melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, maupun pengawasan masyarakat.

Selain memberantas praktik KKN, reformasi birokrasi harus kita jalankan dengan meningkatkan budaya kerja. Meningkatkan, pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip good governance. Para pegawai negeri harus didorong untuk meningkatkan budaya kerja yang efektif efisien, dan profesional dalam melayani kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Saudara-saudara anggota KORPRI dimana saja berada,

Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengingatkan seluruh anggota KORPRI, bahwa setiap pekerjaan dan jabatan yang diemban oleh pegawai Republik Indonesia, merupakan amanah yang harus ditunaikan dengan penuh rasa tanggunjawab. Setiap pegawai negeri tunduk pada sumpah jabatan dan Panca Prasetya KORPRI. Oleh karena itu, saya minta kepada segenap anggota KORPRI untuk memegang teguh sumpah jabatan itu. Janganlah melalaikan tugas dan kewajiban, apalagi melanggar hukum dan sumpah jabatan. Jangan ada lagi pegawai negeri yang terlibat dalam kolusi, korupsi dan nepotisme serta pelanggaran hukum lainnya. Pemerintah akan bertindak tegas terhadap semua pelanggaran itu, tanpa pandang bulu.

Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada seluruh anggota KORPRI, untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat alur birokrasi demi kepentingan rakyat yang memerlukan pelayanan segera. KORPRI dengan semangat dan paradigma baru, harus menjadi organisasi yang mandiri. Mengedepankan profesionalisme. Bebas dari berbagai pengaruh dan kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Bebas dari tarik menarik di antara kekuatan partai politik yang ada.

Saudara-saudara anggota KORPRI yang berbahagia,

Demikianlah beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada Hari Ulang Tahun KORPRI yang membahagiakan ini. Mudah mudahan, apa yang saya kemukakan tadi, dapat menjadi bahan renungan bagi seluruh jajaran KORPRI dan segenap aparat negara.

Kepada segenap anggota KORPRI di mana saja berada sekali lagi saya ucapkan Selamat Ulang Tahun KORPRI ke-35. Semoga Saudara-saudara dapat meningkatkan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih.

Wassalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 29 November 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

PENASIHAT NASIONAL KORPRI,

TTD.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Lambang & Panji Korpri

2008-11-14T14:10:00.004+07:00

LAMBANG KORPRI

Lambang Korpri terdiri dari 3 (tiga) bagian pokok yaitu Pohon, Rumah/Balairung dan Sayap.

1. Pohon dengan 17 ranting, 8 dahan dan 45 daun, yang melambangkan kehidupan masyarakat Indonesia sejak diproklamasikan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17-8-1945. Pengambilan motif pohon didasarkan atas tradisi bangsa Indonesia sebagai lambang kehidupan masyarakat. Pohon dengan dahan dan dedaunan yang tersusun rapih teratur melambangkan hasil pemeliharaan dan pemantapan stabilitas politik dan sosial yang dinamis di dalam Negara Republik Indonesia.

2. Rumah/Balairung dengan lima tiang, melambangkan pemerintahan RI yang stabil dan demokratis berdasarkan Pancasila. Motif Balairung melambangkan pemerintahan yang demokratis. Balairung sebagai tempat bertukar fikiran yang biasa terdapat ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat di kampung-kampung. Kelima tiang dari balairung melukiskan Pancasila sebagai azas Korpri. Lantai gedung balairung yang bersusun harmonis pyramidal melambangkan peningkatan dan pemeliharaan mutu/watak anggota Korpri. Pondamen yang melandasi dan mendukung bagunan balairung adalah sebagai lambang loyalitas tunggal Korpri terhadap Pemerintah dan Negara, karena fungsi dari pondamen tiada lain adalah memberi kekokohan dan kemantapan bagi bangunan yang berada di atasnya.

3. Sayap yang besar dan kuat ber-elar 4 (empat) ditengah dan 5 (lima) ditepi yang melambangkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang luhur dan dinamis berdasarkan UUD 1945. Motif sayap melambangkan kekuatan, kesanggupan dan dinamika hidup. Pangkal kedua sayap bersatu di tengah melambangkan sifat persatuan Korpri di dalam satu wadah yang melukiskan jiwa korsa yang bulat sebagai alat yang ampuh, bersatu padu dan setia kepada pemerintah untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Sayap yang mendukung balairung dan pohon menggambarkan hakekat tugas Korpri sebagai mengabdi masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum, bangsa dan negara.

PANJI KORPRI

Panji terdiri dari Lambang Korpri dilengkapi dengan motto Korpri yang berbunyi : “ABDI NEGARA” dicantumkan di bawah sayap. Panji berlatar belakang warna hijau sebagai lambang kesuburan tanah air Indonesia.

Kode Etik Korpri

2008-11-14T13:18:00.007+07:00

KODE ETIK KORPRI
A. Kode Etik adalah “PANCAPRASETIA KORPRI” merupakan janji luhur setiap anggota Korpri dalam melaksanakan tugas dan pengabdiannya selaku unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat serta merupakan pedoman sikap dan tingkah laku bagi setiap anggota Korpri dalam kehidupan sehari-hari. Pancaprasetia Korpri diucapkan pada upacara yang diadakan oleh Korpri atau upacara-upacara lainnya yang ditetapkan oleh pengurus Korpri Pusat dan pedoman pengamalannya berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Kelima Korpri Nomor : Kep-06/Munas/1999 tanggal 16 Februari 1999.

PANCAPRASETIA KORPRI

Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah insan :

1. Setia dan Taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Menjunjung Tinggi Kehormatan Bangsa dan Negara serta Memegang Teguh Rahasia Jabatan dan Rahasia Negara.

3. Mengutamakan Kepentingan Negara dan Masyarakat di atas Kepentingan Pribadi dan Golongan.

4. Bertekad memelihara Persatuan dan Kesatuan bangsa serta Kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia.

5. Berjuang Menegakkan Kejujuran dan Keadilan, serta Meningkatkan Kesejahteraan dan Profesionalisme

B. Makna Pancaprasetia Korpri

Kami anggota Korpri merupakan pernyataan dan janji secara sadar, ikhlas dan penuh tanggung jawab kepada diri sendiri, bagi mereka yang secara sah telah menempuh proses rekruitmen, pendidikan dan pelatihan, pengangkatan serta telah mengucapkan sumpah atau janji dan telah menandatangani ikatan kkerja sebagai Pegawai RI. Oleh karena itu, anggota Korpri dapat dipercaya untuk memikul tugas atau jabatan pemerintahan.
Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anggota Korpri dengan sepenuh jiwa mengakui bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah Sang Maha Pencipta, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketakwaan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk amal dan ibadah merupakan suatu pernyataan terima kasih yang luhur kepada Sang Maha Pencipta.

1. Prasetia Pertama

Setia merupakan sikap batin. Dengan demikian setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sikap batin anggota Korpri dan kesanggupannya mewujudkan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pada umumnya kesetiaan timbul dari pengetahuan dan pemahaman atas keyakinan yang mendalam terhadap sesuatu.

2. Prasetia Kedua

Setiap anggota Korpri menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. menjunjung tinggi adalah mengankat dan meletakkan sesuatu di atas kepala dengan tujuan menghormati atau menghargainya. kehormatan, menyangkut martabat, harga diri, nilai-nilai keluhuran seseorang atau sesuatu yang menjadi sumber keberadaannya. Dengan demikian, pengertian menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara ialah menjunjung tinggi norma-norma yang hidup pada bangsa dan negara Indonesia.
Memegang teguh rahasia. Rahasia dapat berupa rencana, kegiatan atau tindakan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan. Rahasia dapat menimbulkan kerugian atau bahaya apabila diberitakan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak. rahasia dapat berupa dokumen tertulis, seperti surat, notulen rapat, peta, dan dapat pula berupa keputusan atau perintah lisan atau rekaman suara dari pejabat yang berwenang. Rahasia ada yang bersifat sangat rahasia, rahasia, atau terbatas, ada yang kerahasiaannya terus menerus, ada rahasia negara dan rahasia jabatan.
Rahasia Negara adalah rahasia yang ruang lingkupnya meliputi seluruh atau sebahagian besar kepentingan negara dan dibuat oleh pimpinan tertinggi negara.
Rahasia Jabatan ialah rahasia mengenai atau yang ada hubungannya dengan instansi tertentu dan dibuat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

Karena jabatan atau pekerjaannya, pegawai RI yang menduduki jabatan tertentu mengetahui rahasia negara atau rahasia jabatan. Karena setiap kebocoran rahasia selalu menimbulkan kerugian atau bahaya, hendaklah menjadi kewajiban pegawai RI yang bersangkutan untuk memegang teguh rahasia negara atau rahasia jabatan yang diketahuinya atau yang dipercayakan kepadanya. Kewjiban memegang suatu rahasia berlaku terus menerus baik sewaktu masih aktif bekerja maupun sesudah pensiun. Memegang teguh rahasia, selain merupakan etik, juga merupakan kewajiban hukum yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Prasetia Ketiga

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan bergantung pada kualitas dan ketangguhan pegawai RI. Oleh sebab itu pegawai RI harus melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan harus memahami kebijaksanaan pemerintah dan menguasai peraturan perundang-undangan menurut bidangnya masing-masing.
Setiap anggota Korpri mempunyai kedudukan dan peranan sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat. sebagai Abdi Negara hendaklah bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh menurut bidangnya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan negara dan harus selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Sebagai Abdi Masyarakat harus selalu memberikan layanan secara profesional yang sebaik-baiknya untuk memenuhi aspirasi dan kepentingan masyarakat menurut bidangnya masing-masing dengan cara mempercepat pemberian layanan yang diperlukan masyarakat dan memberikan penjelasan yang diperlukan masyarakat tanpa pamrih..

4. Prasetia Keempat

Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan efek sinergi dari saling ketergantungan antara berbagai unsur di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.. Dalam rangka memelihara/memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, setiap anggota Korpri harus berusaha, antara lain :

a. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupannya sehari-hari.

b. Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama dan kerja sama di antara rakyat Indonesia yang memeluk agama yang berbeda-beda dan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

c. Menghormati adat istiadat dan kebiasaan golongan masyarakat.

d. Meningkatkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial, khususnya terhadap lapisan masyarakat yang tertinggal di dalam pembangunan.

Kesetiakawanan Korpri merupakan sikap batin dari mereka yang merasa senasib sepenanggungan di dalam mencapai misi bersama yang diembannya. Setiap anggota Korpri harus memelihara kesetiakawanan Korpri. Setia kawan merupakan sikap positif dari mereka yang mempunyai tujuan yang sama dan mempunyai persamaan cara di dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerjasama personal, fungsional, profesional di antara anggota Korpri.

5. Prasetia Kelima

Berjuang menegakkan/meningkatkan mengandung pengertian kesediaan untuk selalu berbuat sesuatu yang lebih baik secara terus menerus. Kejujuran bagi anggota Korpri ialah ketulusan hati di dalam melaksanakan tugasnya dan tidak menyalah gunakan wewenang yang diberikan kepadanya. setiap anggota Korpri harus bersikap dan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, adil dan bersemangat untuk kepentingan negara.
Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan nasional negara kita. Oleh karena itu, segenap anggota Korpri harus turut serta aktif dan dinamis di dalam meningkatkan kesejahteraan umum demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan kesejahteraan pegawai RI dilakukan sebagai bagian yang menyeluruh dari pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Profesionalisme mengandung pengertian kesanggupan seseorang dalam menghayati, menguasai, mengerjakan suatu konsep/gagasan atau tugas yang dihadapi atau ditugaskan kepadanya. Disamping ilmu pengetahuan dan kemampuan, anggota Korpri hendaklah mempunyai kreativitas yang tinggi. Kreativitas mengandung arti kesanggupan atau keahlian seseorang dalam melahirkan berbagai gagasan, ide, konsep yang tepat, tepat guna dan hasil guna untuk keperluan atau penyelesaian sesuatu secara profesional.

Sejarah Korpri

2008-11-14T13:08:00.001+07:00

KORPRI adalah satu-satunya wadah non-kedinasan untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai RI guna lebih meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaannya kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dinyatakan bahwa :
1. Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, Pemerintahan dan pembangunan.
2. Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

SEJARAH KORPRI
- Perang Dunia II pada bulan Maret 1942 Pemerintahan tentara pendudukan Jepang menggunakan bekas pegawai negeri pemerintah Hindia Belanda
- Pada tanggal 17 Agustus 1945 semua bekas pegawai pemerintahan tentara pendudukan Jepang dijadikan pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Agresi Belanda (19 Desember 1948 s.d. 27 Desember 1949) ada 3 jenis pegawai yaitu : Pegawai Negri yang tinggal di daerah pemerintahan Republik Indonesia tetap menjadi Pegawai Republik Indonesia (RI), Pegawai Negri yang tinggal di daerah pendudukan Belanda ada yang tetap menjadi pegawai RI (pegawai Non-kooperator) dan ada yang bekerja sama dengan Belanda (Kooperator). Pada tanggal 27 Desember 1949 pegawai RI, Pegawai Non-kooperator dan Pegawai Kooperator dijadikan Pegawai Republik Indonesia Serikat.
- Tanggal 15 Agustus s.d. 5 Juli 1959 (masa Demokrasi Liberal) Pegawai RI terkotak-kotak sesuai dengan aspirasi politik dan ideologi yang dianutnya
- Tanggal 5 Juli 1959 s.d 1 Oktober 1965 (masa Demokrasi terpimpin) Pegawai RI terkotak-kotak sesuai dengan aspirasi politik dan ideologi yang dianutnya dengan kebijaksanaan yang berazaskan Nasakom.
- Pada Tahun 1966 Pegawai RI yang semula terkotak-kotak sesuai dengan aspirasi politik dan ideologi yang dianutnya perlu dipersatukan dalam satu wadah dengan dasar KEPPRES nomor 82 tahun 1971 maka pada tanggal 29 November 1971 dibentuk KORPRI.

TUJUAN KORPRI
1. Terciptanya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil secara materiil dan spiritual, khusunya Pegawai RI beserta keluarganya.
2. Terwujudnya pelaksanaan peraturan perundangan Pegawai RI serta terjaminnya perlindungan hak-hak Pegawai RI guna tercapainya ketenangan dan kelangsungan kerja untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan Pegawai RI beserta keluarganya.
3. Terhimpun dan bersatunya Pegawai RI untuk mewujudkan rasa setia kawan dan tali persaudaraan antar sesama pegawai RI.

Keputusan Musyawarah Pertama Unit Korpri Dephan Nomor : KEP/03/V/1999/MUS-I KORPRI DHK tanggal 12 Mei 1999 tentang Organisasi Unit KORPRI Dephankam. Tujuan (Pasal 3 Bab I) adalah :
1. Terciptanya kesejahteraan materiil dan spiritual bagi anggota Korpri Dephankam dan keluarganya secara adil dan merata.
2. Terwujudnya pelaksanaan peraturan perundangan bagi PNS, Pegawai BUMN dan Pegawai Yayasan di lingkungan Dephankam serta terwujudnya perlindungan hak-hak Pegawai guna tercapainya ketenangan dan kelangsungan kerja untuk meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan.
3. Terhimpun dan bersatunya PNS, Pegawai BUMN dan Pegawai Yayasan di lingkungan Dephankam untuk mewujudkan rasa kesetiakawanan dan tali persaudaraan antar sesama pegawai.

TUGAS POKOK/USAHA KORPRI
1. Meningkatkan peran serta anggota Korpri dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Memperjuangkan terciptanya dan terlaksananya peraturan perundangan untuk terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan hak-hak Pegawai RI pada Umumnya dan anggota Korpri pada khususnya.
3. Mengadakan upaya-upaya untuk mempertinggi mutu pengetahuan, ketrampilan bidang pekerjaan dan atau profesi serta kemampuan berorganisasi.
4. Bekerjasama dengan badan pemerintah dan swasta serta organisasi-organisasi lain di dalam dan di luar negri untuk melaksanakan usaha0usaha yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi.
5. Mendirikan usaha-usaha sosial ekonomi dan usaha-usaha lain yang sah dan bermanfaat untuk melayani kebutuhan anggota, dengan tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
6. Memperjuangkan anggota untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pengembangan karier sesuai dengan kemampuan masing-masing.
7. Membina korps dalam mewujudkan kesatuan pola pikir, ucapan, dan tindakan, serta pengembangan mental dan rohani yang baik.